DULU, SBY TOLAK INDONESIA "JOIN" TPP, KARENA BELUM SIAP.
Di media massa diberitakan, dulu "SBY tolak TPP", kini "Jokowi dukung TPP". Memang benar, dulu saya tidak setuju Indonesia masuk TPP. *SBY*
Trans-Pacific Partnership adalah kerjasama ekonomi lintas Pasifik, yang dimotori AS. Hakikatnya ~ liberalisasi perdagangan & investasi.
Sebenarnya TPP baik, jika negara anggotanya "siap", kepentingannya diwadahi & benar-benar memberikan keuntungan bersama.
Jika Indonesia merasa belum siap & dipaksa masuk TPP, maka justru negara kita akan dirugikan. Begitulah "hukum globalisasi."
Alasan saya dulu mengapa Indonesia belum tepat bergabung ke TPP: (1) Kita sedang tingkatkan kesiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN.
(2) Kita juga hrs "untung" dalam China-ASEAN Free Trade Agreement. Rakyat khawatir kalau kita tak siap & merugi dalam 2 kerjasama ini.
(3) Kita sedang ikut negosiasi RCEP ~ kerjasama ekonomi ASEAN + Tiongkok, Jepang & Korea. Jangan sampai kita juga tak siap.
(4) Ekomomi Singapura, Malaysia, Brunei & Vietnam (yang masuk TPP), "berorientasi ekspor". Indonesia tidak. Pasar domestik kita besar.
Jika tak siap, justru pasar kita akan kebanjiran barang & jasa negara lain, sementara ekspor kita tak bisa bersaing di luar negeri.
(5) Sudah ada APEC ~ yang juga merupakan wadah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Karenanya, dulu TPP belum jadi prioritas utama.
Tapi, Presiden Jokowi punya hak & bisa saja ubah posisi kita, & putuskan bergabung ke TPP ~ mungkin beliau sudah berjanji di Amerika.
Dengan niat baik, ijinkan saya menyarankan agar sebelum keputusan resmi & final diambil, sejumlah hal mesti dipastikan.
(1) Pastikan Indonesia mendapatkan keuntungan nyata dalam pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja & pengurangan kemiskinan.
(2) Indonesia mesti siap benar ~ kesiapan pelaku bisnis & masyarakat; kebijakan & regulasi; serta infrastruktur & konektifitas domestik.
(3) Negosiasi kita harus kuat (tough), jangan sampai kita hanya dapat sedikit. Lagipula negosiasi 12 negara TPP telah tuntas 5 Oktober 2015 lalu.
(4) Mengingat dampak TPP besar bagi ekonomi kita, pemerintah perlu minta pendapat para ekonom, dunia usaha & masyarakat.
Satu lagi, TPP, seperti juga AIIB, ada sisi geopolitiknya. Pastikan kita bersahabat dengan semua mitra kita, termasuk Amerika, Tiongkok & Jepang.
Mari kita jaga politik luar negeri bebas & aktif. Serta "all directions foreign policy". Cegah bersekutu dengan satu negara & berjarak dengan yang lain.
Mari kita pastikan pula, dengan pihak manapun kita bekerjasama, kepentingan nasional Indonesia diatas segalanya.
Mari kita bantu Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat & jernih, demi kepentingan bangsa & negara tercinta.
Diambil dari akun twitter @SBYudhoyono, Jumat, 30 Oktober 2015.
